Jakarta – Dunia tengah bergerak menuju tatanan multipolar. Pergeseran geopolitik dan geoekonomi ini menuntut Indonesia untuk memperkuat jati diri kebangsaan agar tetap berdaulat dan mampu menjadi pemain penting di kancah global. Hal inilah yang menjadi sorotan utama dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) DPP LDII yang berlangsung pada 22–24 Agustus 2025 di Grand Ballroom Minhajurrosyidin, Jakarta.

Rakornas yang dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah ini menghasilkan keputusan strategis: memperkuat nilai-nilai kebangsaan melalui pendidikan, kemandirian ekonomi, serta konsistensi menjalankan politik luar negeri bebas aktif.

Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menegaskan bahwa prinsip politik luar negeri Indonesia tidak boleh goyah meski dunia terus berubah.

“Geopolitik dan geoekonomi yang makin multipolar harus disikapi dengan pilihan politik bangsa Indonesia. Sejak berdiri, Indonesia konsisten dengan prinsip bebas aktif. Kami mendukung pemerintah dalam upaya perdamaian dunia serta pengurangan kesenjangan ekonomi global di berbagai forum internasional,” tegasnya.

Rakornas LDII juga menghadirkan sesi Sekolah Virtual Kebangsaan (SVK) dengan menghadirkan para pakar nasional, di antaranya Dahnil Anzar Simanjuntak (pemerhati politik pertahanan), TB. Ace Hasan Syadzily (Kepala Lemhannas), Reda Manthovani (Jamintel), dan Prof. Singgih Tri Sulistiyono (Guru Besar Ilmu Sejarah).

Dahnil mengingatkan bahwa pertahanan modern tidak hanya soal kekuatan militer. “Kalau kita kalah di pangan, energi, dan teknologi, kita bisa kalah tanpa perang,” ujarnya.

Ia mencontohkan Amerika Serikat dan Eropa yang sudah menyiapkan cadangan pangan dan energi sejak lama. Survei The Economist (2018) bahkan menyebut kedua kawasan tersebut sebagai yang paling siap menghadapi krisis pangan global pada 2035.

Senada dengan Dahnil, Kepala Lemhannas TB. Ace Hasan Syadzily menekankan pentingnya kemandirian bangsa.

“Indonesia beruntung memiliki kekayaan sumber daya alam dan bonus demografi. Tantangannya adalah bagaimana mengelola itu agar mandiri, tidak hanya menjadi pasar bagi negara lain,” jelasnya.

Ace menegaskan bahwa ketahanan nasional mencakup delapan aspek: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, demografi, geografi, kekayaan alam, serta pertahanan keamanan. Pancasila harus diperkuat, politik dijalankan dengan bersih, dan literasi digital masyarakat ditingkatkan untuk menangkal disinformasi.

Ia juga menyinggung konflik global yang berimbas langsung ke Indonesia:

• Rusia–Ukraina yang mengacaukan rantai pasok dunia,
• Israel–Palestina yang belum menemukan titik damai,
• serta ketegangan Iran–Israel yang memicu kenaikan harga minyak dunia.

Menurut Ace, semua itu menjadi bukti bahwa dunia kini tengah menuju tatanan global polisentris, di mana kekuatan tidak lagi hanya bergantung pada senjata, tetapi juga pada opini publik digital, algoritma media sosial, budaya populer, hingga institusi pendidikan.

Guru Besar Ilmu Sejarah Prof. Singgih Tri Sulistiyono menambahkan dimensi penting: ancaman non-militer berupa neoliberalisme dan fragmentasi identitas.

Ia mengingatkan bahwa krisis moneter 1997–1998 menjadi titik rawan ketika bangsa ini terjerat utang luar negeri dengan syarat mengurangi subsidi rakyat. Hal itu memicu ketidakpercayaan terhadap negara.

Selain itu, derasnya arus informasi digital tanpa filter juga mengancam persatuan. Konten provokatif dapat memecah belah bangsa, sementara ketidakselarasan antara harapan rakyat dan kebijakan negara bisa menumbuhkan krisis kepercayaan terhadap NKRI.

“Indonesia menghadapi krisis kebangsaan yang memicu pemikiran the end of the national state. Jika kepercayaan rakyat hilang, eksistensi negara bisa terancam,” tegas Singgih.

Ia menekankan bahwa Pancasila adalah kompas ideologis yang harus digunakan untuk mewujudkan Kebangkitan Nasional 2.0, yakni kebangkitan yang bukan hanya simbolis, tetapi nyata dalam menjaga kedaulatan bangsa di era global. (*)