Jakarta – Kabar penunjukan KH Irfan Yusuf (Gus Irfan) sebagai Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah disambut penuh apresiasi oleh Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII).

Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menilai langkah pemerintah ini sebagai momentum penting untuk menghadirkan tata kelola haji yang lebih baik, transparan, dan berorientasi pada pelayanan jamaah.

“LDII mengapresiasi penunjukan Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umrah. Beliau dikenal memiliki rekam jejak baik di dunia pesantren dan berkomitmen tinggi terhadap pelayanan umat. Sedangkan Bang Dahnil Anzar Simanjuntak adalah sosok mumpuni dalam perubahan tata kelola haji nasional. Kami yakin keduanya mampu menghadirkan penyelenggaraan haji yang transparan, efisien, dan penuh keberkahan,” ujar KH Chriswanto dalam keterangan pers, Selasa (10/9/2025).

KH Chriswanto menegaskan, haji bukan hanya sekadar perjalanan ibadah, tetapi juga pengalaman spiritual seumur hidup. Karena itu, pelayanan jamaah harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Negara, katanya, memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keselamatan, kenyamanan, kesehatan, serta kepuasan jamaah di setiap tahap penyelenggaraan.

Lebih jauh, DPP LDII menitipkan 10 poin penting pembenahan layanan haji, antara lain:

1. Pelayanan terbaik bagi seluruh jamaah tanpa diskriminasi.

2. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.

3. Efisiensi biaya tanpa mengurangi kualitas layanan.

4. Peningkatan pengalaman spiritual agar jamaah pulang dengan predikat haji mabrur.

5. Prioritas kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan jamaah.

6. Penguatan edukasi manasik haji.

7. Digitalisasi sistem pelayanan.

8. Percepatan antrean haji.

9. Penyediaan tenaga pendamping profesional.

10. Sinergi berkelanjutan dengan pemerintah.

Menurut LDII, digitalisasi dalam layanan haji adalah kebutuhan mendesak. Sistem berbasis teknologi akan mempermudah jamaah mengakses informasi, memahami manasik secara interaktif, hingga memantau transparansi biaya. Selain itu, pendampingan lapangan yang lebih terlatih diharapkan dapat memberi rasa aman dan nyaman bagi jamaah selama ibadah di Tanah Suci.

“Dengan inovasi yang berkelanjutan, jamaah bisa lebih fokus beribadah, tanpa terbebani hal-hal teknis yang semestinya menjadi tanggung jawab negara,” tegas KH Chriswanto.

LDII menegaskan siap bersinergi dengan pemerintah dalam menyukseskan program keagamaan, khususnya di bidang haji dan umrah. Dukungan ini diharapkan memperkuat ikhtiar bangsa Indonesia dalam memberikan pelayanan terbaik, sehingga jamaah Indonesia dapat merasakan haji yang tenang, nyaman, dan penuh keberkahan. (*)