Kolaborasi Ekonomi Umat Berbasis Digital, LDII dan BJB Syariah Siapkan Ekosistem Keuangan Modern untuk Pesantren hingga UMKM
JAKARTA (7/5) – Langkah besar menuju penguatan ekonomi umat berbasis digital mulai dibangun. Dewan Pimpinan Pusat LDII menerima kunjungan jajaran Bank BJB Syariah di kantor DPP LDII, Senayan, Jakarta, Rabu (6/5/2026). Pertemuan tersebut membuka peluang kerja sama strategis dalam pengembangan ekosistem keuangan syariah modern yang menyasar sektor pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan UMKM warga LDII.
Pertemuan ini menjadi sorotan karena tidak hanya membahas layanan perbankan biasa, tetapi juga mendorong transformasi digital di lingkungan pesantren, sekolah, rumah sakit, hingga pelaku usaha mikro berbasis komunitas.
Direktur Utama Bank BJB Syariah, Arief Setyahadi, menilai program-program yang dijalankan LDII memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui dukungan sistem keuangan digital berbasis syariah.
“Kami melihat program LDII memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui sistem keuangan digital. Kami siap mendukung penguatan administrasi keuangan di berbagai unit, termasuk pendidikan dan layanan kesehatan,” ujarnya.
Menurut Arief, sektor rumah sakit, pondok pesantren, hingga lembaga pendidikan menjadi area strategis yang membutuhkan sistem keuangan terintegrasi dan efisien. Ia menilai masih banyak institusi yang belum memiliki sistem digital menyeluruh, terutama dalam pengelolaan transaksi dan administrasi berbasis syariah.
Karena itu, Bank BJB Syariah menyiapkan berbagai solusi layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lembaga.
“Kami menyiapkan solusi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lembaga. Rumah sakit, pesantren, maupun sekolah dapat menggunakan sistem yang lebih terstruktur dan efisien,” katanya.
Tak hanya fokus pada institusi besar, Bank BJB Syariah juga membuka peluang pendampingan bagi pelaku UMKM di lingkungan LDII. Program tersebut akan dijalankan melalui jaringan kantor cabang di berbagai daerah guna memastikan akses pembiayaan dan pembinaan usaha dapat berjalan optimal.
“UMKM memerlukan dukungan tidak hanya dari sisi pembiayaan, tetapi juga pembinaan. Kami akan melibatkan unit di daerah agar proses pendampingan berjalan lebih dekat dan terarah,” tambah Arief.
Sementara itu, Ketua Umum DPP LDII, Dody Taufiq Wijaya, menyambut positif rencana kolaborasi tersebut. Ia menegaskan bahwa warga LDII memiliki aktivitas ekonomi yang luas dan beragam, mulai dari sektor usaha mikro hingga usaha berskala besar.
“Kami melihat potensi kolaborasi ini dapat memperkuat sektor usaha warga, terutama di wilayah Jawa Barat dan Banten. Produk dan layanan dari BJB Syariah bisa terhubung dengan aktivitas ekonomi yang sudah berjalan,” ujarnya.
Dody juga menyoroti potensi kerja sama di sektor pendidikan dan lembaga keagamaan di bawah naungan LDII, seperti boarding school dan pondok pesantren. Menurutnya, layanan keuangan syariah berbasis digital akan membantu meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus memperkuat tata kelola administrasi lembaga.
Ia menambahkan, keberadaan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di lingkungan LDII juga dapat menjadi penghubung strategis antara lembaga keuangan syariah dan para pelaku UMKM.
“Kolaborasi ini dapat memperluas akses pembiayaan sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi berbasis komunitas,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dody menjelaskan penerapan layanan digital perbankan berpotensi menciptakan sistem transaksi non-tunai di lingkungan pesantren. Orang tua santri nantinya dapat mengirim dana secara langsung melalui sistem digital yang lebih aman dan transparan.
“Model ini membuat transaksi lebih terkontrol dan transparan. Pelaku usaha di sekitar pesantren juga bisa memanfaatkan sistem pembayaran digital seperti QRIS, sehingga pembukuan keuangan menjadi lebih tertata,” pungkasnya.
Kolaborasi antara LDII dan Bank BJB Syariah ini dinilai menjadi langkah strategis dalam membangun ekonomi umat yang modern, inklusif, dan berbasis teknologi digital. Jika terealisasi secara luas, kerja sama tersebut berpotensi memperkuat kemandirian ekonomi komunitas sekaligus mempercepat literasi keuangan syariah di Indonesia. (*)
